Seiring dengan pergantian rezim antar waktu, pengembangan pertanian semakin bergantung pada APBN, yang tiap tahun mendapatkan tekanan. Tahun ini tercatat defisit perdagangan Indonesia mengalami defisit tertinggi sepanjang sejarah. Bank Indonesia (BI) mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) di kuartal II 2019 mengalami defisit sebesar USD 2 miliar. Sudah seharusnya pemerintah melakukan langkah-langkah strategis membangun sistem yang mendorong pengembangan pertanian secara berkelanjutan.

Menurut Mindo Sianipar, pengamat pertanian yang juga anggota DPR RI Komisi IV, pengembangan pertanian harus melibatkan adanya 3 komponen, petani, swasta/BUMN dan pemerintah. Petani sebagai pihak yang melakukan pengembangan usaha tani, swasta yang melakukan penyediaan sarana, pengolahan maupun pemasaran, sementara pemerintah yang bertugas membuat regulasi dan regulasi.