Benih Perkebunan

Sertifikasi Benih Tebu untuk Jaminan Mutu dan Kemurnian Varietas

 

Kalangan petani tebu di Indonesia senantiasa didorong untuk hanya menggunakan benih tebu legal atau tersertifikasi.

Sebab dengan sertifikasi inilah ada jaminan terhadap mutu dan kemurnian varietas, serta kesehatan benih tebu tersebut. 

Hal ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1/Kpts/KB.020/1/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/KB.020/10/2015 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman (Sacharum officinarum L).

Menurut peraturan tersebut, rangkaian proses sertifikasi diawali dengan pengajuan permohonan evaluasi kelayakan teknis atas pertanaman yang ada, oleh produsen benih tebu kepada instansi yang berwenang. Dalam hal ini adalah UPT pusat atau UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi tanaman benih perkebunan.

Pihak UPT pusat atau UPTD akan meminta kepada institusi pemulia untuk melakukan evaluasi kelayakan teknis. Instansi pemulia kemudian melakukan pengamatan fisik di lapangan dengan melihat aspek kemurnian, kesehatan tanaman, serta umur tanaman.

Dari hasil pengamatan tersebut, instansi pemulia akan mengeluarkan rekomendasi kelayakan teknis yang nantinya menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk melakukan sertifikasi terhadap benih tebu.

Proses sertifikasi benih tebu ini dapat diselenggarakan oleh UPT pusat dan UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang mendapat sertifikat dari lembaga sertifikasi. Sementara pada pasal 3 disebutkan sertifikasi dilakukan oleh pengawas benih tanaman (PBT).

Benih tebu yang disertifikasi akan melalui serangkaian proses pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan. (SR)